PPID

No comment 14 views
PPID,5 / 5 ( 1votes )

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Kejaksaan dan bertanggungjawab langsung kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik selaku atasan PPID.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Penanggungjawab di masing-masing tingkatan Kejaksaaan.

  • PPID di Kejaksaan Agung dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum.
  • PPID di Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Asisten Intelijen.
  • PPID di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen.

PPID bertugas:

  1. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
  2. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
  3. mengkoordinasikan tugas-tugas pejabat informasi, petugas informasi, dan petugas meja informasi;
  4. membuat Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;
  5. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman maupun permohonan Informasi Publik; dan
  6. menyelenggarakan Meja Informasi.

Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bertugas:

  • mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  • mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh penduduk setempat.

Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:

  • mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
  • menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
  • menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
  • mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
author
No Response

Leave a reply "PPID"