Kejari Aceh Tenggara Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Menpan RB

Kajari Aceh Tenggara, Fithrah SH menunjukkan baju petugas sistem siap antar tilang (Sisanti) kepada Wabup Agara, Bukhari beberapa waktu lalu di Kantor Kejari Agara. Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019)

KUTACANE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara menerima penghargaan sebagai unit kerja yang mendapatkan predikat zona integritas sebagai wilayah bebas korupsi (WBK). 

Penghargaan ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Penghargaan ini diterima Kajari Agara, Fithrah SH. 

Kajari Aceh Tenggara, Fithrah SH, kepada Serambinews.com, Rabu (11/12/2019) mengatakan, ada beberapa tahapan bagi Kejari Aceh Tenggara untuk membangun zona integritas menuju WBK.

Pertama, pencanangan zona integritas (ZI) pada unit kerja.

Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk peningkatan layanan masyarakat, Kejari Agara yaitu melalui Seksi Tindak Pidana Umum, menyediakan akses langsung pembayaran denda tilang no cash money.

“Pembayaran harus dilakukan menggunakan kartu ATM atau kartu kredit.

Hal ini agar masyarakat tidak memberikan uang tips kepada anggota kejaksaan yang bertugas,” kata Fithrah.

Inovasi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Kejari Agara untuk meningkatkan layanan masyarakat lebih prima.

Dari seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara melakukan pelayanan konsultasi hukum dipusat keramaian masyarakat.

Hal ini dilakukan agar jaksa bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat dan mendiskusikan persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat dan jaksa akan memberikan solusi hukum.

“Selain itu kami juga menciptakan integritas terhadap personel kejaksaan terutama para jaksa dalam penanganan perkara agar menghindari unsur suap.

Lalu menciptakan penunjuk arah yang jelas agar tercipta informasi yang jelas bagi masyarakat yang hendak ke kantor,” ujar Fithrah.

Lebih lanjut, Fithrah mengatakan pihaknya melarang masyarakat berinteraksi dengan jaksa agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam penanganan perkara.

“Kami juga berusaha menciptakan informasi publik dengan tersedianya Website dan media sosiak IG dan youtube sebagai sarana penyebaran informasi terkait kinerja Kejari Aceh Tenggara,” kata Fithar.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Dr Nasrul Zaman ST Mkes, mengatakan, Pemkab Aceh Tenggara agar mengajak Kejari Agara menerapkan sistem wilayah bebas korupsi.

Mulai OPD Kabupaten, Kecamatan hingga ke pedesaan.

Hal senada diutarakan, Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2IM) Aceh Tenggara, M Sopian Desky.

Menurutnya, ini menunjukkan pelayanan yang transparansi dan tidak ada terjadinya indikasi korupsi.

“Ini harus menjadi contoh bagi Pemkab untuk menerapkan pelayanan bebas dari suap atau gratifikasi, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan tidak KKN,” ujar Sopian Desky.

author
No Response

Leave a reply "Kejari Aceh Tenggara Raih Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Menpan RB"